KEPULAUAN SERIBU dan ULTAH KE-16.
Memasuki hari jadi ke-16 tahun wilayah paling bungsu di DKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pekerjaan rumah pemerintah kabupaten kepulauan seribu dirasa semakin menumpuk, dari persoalan transportasi yang belum kunjung memenuhi hajat hidup orang banyak hingga masalah lingkungan hidup seperti sampah yg terdampar di pantai dan lautan yang terus menggangu pandangan para wisatawan.
Memang tidaklah mudah mengatur serta memantau kepulauan seribu yang jumlah pulaunya mencapai 110 pulau dan luas lautannya hampir 11 kali daratan jakarta, namun bukan berarti hambatan geografis mengalahkan usaha untuk membenahi persoalan yang ada jika kita (terutama pemkab kepulauan seribu) berjalan pada "track" yang benar.
*PR Transportasi*
Sebagaimana kita ketahui pemerintah kabupaten atau bahkan Pemprov DKI masih belum mampu (jika tidak mau dibilang gagal) menyediakan transportasi yang representatif untuk warga kepulauan seribu maupun wisatawan, meskipun beberapa kali pemerintah melalui Dinas Perhubungan DKI meluncurkan kapal angkutan penumpang bersubsidi seperti KM Kerapu, KM Paus, KM Catamaran dan lain-lain, nyatanya semua fasilitas transportasi yang dibeli melalui dana APBD itu belum mampu berjalan baik bahkan tekadang tidak sama sekali melayani penyeberangan dengan alasan-alasan teknis seperti anggaran bahan bakar belum cair, cuaca buruk, mesin rusak dan lain sebagainya.
Warga dan wisatawan saat ini masih menggantungkan diri pada layanan angkutan penyeberangan yang disediakan oleh swasta seperti kapal Speedboat dari Marina Ancol, Kapal penumpang tradisional dari Muara Angke, dari Tanjung Pasir, dari Rawasaban, dari Mauk serta kapal Express Bahari. Yang tarifnya tentu saja mengikuti mekanisme pasar serta menghadapi persoalan-persoalan dilapangan seperti aspek kenyamanan, keselamatan dan aspek keamanan yang seharusnya dipantau dan diperhatikan terus menerus oleh otoritas perhubungan.
Menurut saya persoalan transportasi ini sangat serius karena menyangkut wajah dan citra transportasi laut di ibukota karena pengunjung kepulauan seribu bukan hanya warga negara indonesia tapi juga wisatawan mancanegara, terlebih sudah banyak keluhan warga dan wisatawan terkait manajemen transportasi di kepulauan seribu, belum lagi persoalan daya tampung dan daya dukung pelabuhan-pelabuhan yang ada di kepulauan seribu.
_Menurut Albert Hirschman (dalam Jones, 1994)_ pelayanan publik yang baik adalah apabila ketidakpuasan terhadap layanan publik berujung pada ketidakpuasan Konsumen, maka konsumen tersebut menempuh mekanisme "Exit" dan " Voice", jika sudah begini maka citra buruk provider dalam hal ini pemerintah sulit dihindari.
*Persoalan Sampah*
Meskipun wajah di daratan pulau-pulau pemukiman di kepulauan seribu kini terlihat lebih bersih dari sampah sejak adanya Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), namun sampah yang datang dari lautan sulit dihindari, sampah hanyutan yang mengalir ke teluk jakarta dari 13 sungai terbawa arus laut dan terdampar di pantai-pantai kepulauan seribu seakan tiada pernah habis setiap harinya, masalah ini terkadang menjadi sumber "komplain massal" para wisatawan yang kecewa melihat sampah begitu mereka menginjakan kaki di dermaga-dermaga kepulauan seribu, problem ini semestinya bisa diatasi apabila warga daratan jakarta, banten dan sekitarnya punya kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun ke laut, ini perlu koordinasi antar pemerintah daerah, jika perlu pemprov DKI menambah dan mengintensifkan kerja serta jumlah petugas kebersihan pantai di kepulauan seribu maupun di pesisir daratan jakarta tempat sungai-sungai bermuara.
Belum lagi soal pengolahan sampah di pulau-pulau yang sulit dikelola akibat masih minim-nya sarana pengolahan sampah plastik ataupun sampah organik.
*Kemiskinan, Pengangguran dan Maksimalisasi Potensi Wisata*
Masalah kemiskinan dan pengangguran juga menjadi soal yang tidak boleh dilupakan, selama ini penduduk kepulauan seribu mayoritas menggantungkan hidup pada ikan hasil tangkap, pemandu wisata dan kebutuhan wisata lainnya seperti catering, ABK kapal penumpang, homestay dan lain-lain di pulau-pulau wisata penduduk, sementara di pulau-pulau privat dan pulau resort belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, masalah pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan ini dibuktikan dengan membludak-nya jumlah pelamar kerja apabila ada rekruitmen tenaga kerja Honorer seperti Petugas Kebersihan, Damkar dan lain-lain.
Terlebih saat ini warga kepulauan seribu sudah mulai mengeluhkan semakin sedikitnya wisatawan yang berlibur ke Kepulauan Seribu setiap weekend nya, padahal pemerintah pusat baru saja mengukuhkan kepulauan seribu sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Ini juga menjadi PR yang serius untuk pemerintah kabupaten kepulauan seribu untuk segera berbenah diri dan meng-investigasi trend penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke pulau-pulau wisata penduduk.
Selain ketiga masalah diatas tentu saja masih banyak kompleksitas masalah yang ada di kabupaten administrasi kepulauan seribu memasuki usianya yang ke-16 tahun yang tentu saja tidak bisa terangkum disini, perlu kajian dan diskusi mendalam yang mengupas tuntas "pekerjaan rumah" kabupaten kepulauan seribu yang belum terselesaikan hingga kini serta mendalami kendala-kendala apa yang menghambat?
Semestinya di usia remaja atau usia yang sudah baligh ini pemerintah kabupaten kepulauan seribu sudah bisa membedakan hal mana yang baik dan mana yang buruk, mana pelayanan yang baik mana yang kurang, mana kebijakan yang harus segera diambil mana yang tidak.
Menurut _Thomas R. Dye_ Kebijakan Publik adalah “ Whatever Governments choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
Jadi, apabila ada kesemrawutan pada tatanan atau aktifitas masyarakat kepulauan seribu yang dibiarkan oleh pemerintah ataupun terjadi pembiaran, maka itu juga bagian dari kebijakan pemerintah.
Karena seharusnya menurut saya landasan filosofis dan tujuan utama serta cita-cita mendirikan kabupaten kepulauan seribu adalah untuk : mempermudah distribusi kesejahteraan sosial, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia masyarakat kepulauan seribu.
(M. Kadafi - dari Pulau Tidung Menjelang sandar pelabuhan Kali Adem)
